ETHICAL GOVERNANCE

ETHICAL GOVERNANCE (ETIKA PEMERINTAHAN)

selama ini banyak sekali berbagai macam penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh para pemimpin birokrasi atau pemerintahan dewasa ini sehingga banyak merugikan konsumen yang dalam hal ini adalah Masyarakat. Mulai dari KKN penyelewengan hak, penyalah gunaan wewenang dan lain-lain. Sebagian besar masyarakat dewasa ini merasa tidak puas dengan hasil kinerja para pemimpin birokrasi karna masyarakat saat ini adalah masyarakat yang kiritis.  Sebagaimana yang kita ketahui, etika adalah hal yang menjelaskan tentang bagaimana manusia bertindak. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Sementara Pemerintahan adalah semua aktivitas, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk mencapai tujuan negara.

Etika pemerintahan disebut selalu berkaitan dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hak-hak dasar warga negara selaku manusia sosial (mahluk sosial). Nilai-nilai keutamaan yang dikembangkan dalam etika pemerintahan adalah :

1.     1    Penghormatan terhadap hidup manusia dan HAM lainnya.

2.     2. Kejujuran pada diri sendiri maupun terhadap orang lainnya (Honesty).

3.     3. Keadilan dan kepantasan merupakan sikap yang terutama harus diperlakukan   terhadap orang lain.

     4.     Kekuatan moralitas, ketabahan serta berani karena benar terhadap godaan (Fortitude).

5.   5.   Kesederhanaan dan pengendalian diri (Temperance).

Tujuan Etika pemerintahan

Good governance merupakan tuntutan yang terus menerus diajukan oleh publik dalam perjalanan roda pemerintahan. Tuntutan tersebut merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon positif oleh aparatur penyelenggaraan pemerintahan. Good governance mengandung dua arti yaitu :

1.     Menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang hidup dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang berhubungan dengan nilai-nilai kepemimpinan. Good governance mengarah kepada asas demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2.     Pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien. Mengacu kepada struktur dan kapabilitas pemerintahan serta mekanisme sistem stabilitas politik dan administrasi negara yang bersangkutan.

Dan dalam penyelenggaraan-nya diperlukan suatu etika pemerintahan. Etika merupakan suatu ajaran yang berasal dari filsafat mencakup tiga hal yaitu :

1.     1.Logika, mengenai tentang benar dan salah.

2.   2.Etika, mengenai tentang perilaku baik dan buruk.

3.     3.Estetika, mengenai tentang keindahan dan kejelekan.

Kemudian bagaimana mewujudkan pemerintahan yang baik dan sehat atau yang biasa dikenal secara popular/ luas dengan istilah Good Governance, yaitu :

1.     1. Pemerintahan yang konstitusional (Constitutional)

2.    2.  Pemerintahan yang legitimasi dalam proses politik dan administrasinya (Legitimate)

3.    3.  Pemerintahan yang digerakkan sektor publik, swasta dan masyarakat (Public, Private and Society Sector)

4.     4. Pemerintahan yang ditopang dengan prinsip – prinsip pemerintahan yaitu :
 

    Prinsip Penegakkan Hukum,

a.      Akuntabilitas

b.     Demokratis

c.      Responsif

d.     Efektif dan Efisensi

e.      Kepentingan Umum

f.      Keterbukaan

g.     Kepemimpinan Visoner dan

h.     Rencana Strategis

5.     Pemerintahan yang menguatkan fungsi, seperti kebijakan publik (Public Policy), pelayanan publik (Public Service), otonomi daerah (Local Authonomy), pembangunan (Development), pemberdayaan masyarakat (Social Empowering) dan privatisasi (Privatization)

# Inti dari Etika Pemerintahan adalah tentang bagaimana cara menggunakan kekuasaan, "The Use of Power". Dan dalam menjalankan kekuasaan tersebut ada nilai-nilai normatif yaitu :

-        Nilai sopan santun

-        Nilai hukum

-     Nilai moral

Jadi aparat pemerintahan (baik itu pusat atauoun daerah), harus menggunakan kekuasaannya dengan etika yang baik dan menjalankan kekuasaannya dengan nilai-nilai normatif tersebut untuk mencapai tujuan pemerintahan yang baik dan sehat.

SUMBER :

http://www.google.com/url?q=http://pkhan.lan.go.id/index.php%3Foption%3Dcom_joomdoc%26task%3Ddocument.download%26path%3D2002%252FKajian%2BStrategi%2BPengembangan%2BEtika%2BDalam%2BPemerintahan%252FKajian%2BStrategi%2BPengembangan%2BEtika%2BDalam%2BPemerintahan.pdf%26Itemid%3D16&sa=U&ei=DoSDUuqGA6iSiAfolYHgDA&ved=0CBsQFjAB&sig2=yFziNl7NNYOnV2qhJr9gXw&usg=AFQjCNEJTz-gIg3D_25xvBBUVZAQzNk6gQ
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2012/10/bab-iii-ethical-governance/
http://nitakawaii.blogspot.com/2012/10/ethical-governancetugas-wajib-3.html
http://lukmansah.blogspot.com/2013/10/ethical-governance.html
http://ray-x-heray.blogspot.com/2012/11/etika-pemerintahan.html
http://cumidarad.blogspot.com/2013/01/makalah-etika-pemerintahan.html